PUNCAK JAYA,Atiganews.com–
Situasi keamanan di Kabupaten Puncak Jaya masih memanas pasca pemilihan kepala daerah, dengan meningkatnya gesekan dan konflik di tengah masyarakat. Hingga saat ini, hasil resmi pemilihan bupati dan wakil bupati Puncak Jaya masih belum diumumkan, sementara proses hukum masih berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK).
MK telah menginstruksikan Komisi Pemilihan Umum (KPU), baik di tingkat pusat, provinsi, maupun daerah, untuk melakukan penghitungan ulang atau rekapitulasi suara. Namun, ketidakpastian ini telah memicu ketegangan di berbagai lapisan masyarakat.
Menanggapi kondisi tersebut, Wakil Ketua III DPRP Papua Tengah, Bekies Sonny Kogoya, S.Km, M.Kp, menyampaikan keprihatinannya terhadap situasi yang berkembang. Ia menyoroti dampak konflik yang tidak hanya bersifat politis, tetapi juga sosial, dengan banyak warga yang terpaksa mengungsi ke Jayapura, Nabire, dan Wamena akibat meningkatnya aksi kekerasan dan pembakaran rumah.
“Kami melihat bahwa situasi ini semakin mengkhawatirkan. Rumah-rumah warga yang kosong akibat pengungsian menjadi sasaran pembakaran yang terjadi hampir setiap malam. Sayangnya, hingga kini belum ada kejelasan mengenai siapa pelaku di balik kejadian ini,” ujar Bekies Sonny Kogoya dalam pernyataannya.
Ia menekankan bahwa penyebab utama ketegangan ini bukan hanya hasil pemilihan bupati, tetapi juga persaingan di tingkat kepala kampung. Perbedaan dukungan terhadap pasangan calon tertentu memicu ketidakpuasan dan berujung pada pertikaian antarkelompok masyarakat.
Sebagai upaya penyelesaian konflik, Bekies Sonny Kogoya mengajak semua pihak untuk mengedepankan pendekatan adat dalam negosiasi dan rekonsiliasi. Ia menekankan pentingnya menghadirkan semua tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, serta perwakilan dari pihak korban maupun kedua pasangan calon untuk duduk bersama mencari solusi damai.
“Kita harus menjadi fasilitator yang baik dalam menyelesaikan konflik ini. Semua tokoh-tokoh harus hadir dan duduk bersama dengan pihak korban, baik dari pendukung pasangan nomor satu maupun dua. Negosiasi harus dilakukan secara terbuka, dengan pendekatan budaya yang kita miliki,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya pemerintah dalam menyiapkan anggaran khusus untuk proses rekonsiliasi ini. Menurutnya, tahapan-tahapan perdamaian adat harus dilakukan dengan cermat, mulai dari pertemuan awal, pembicaraan dengan pihak korban, hingga penyelesaian yang disepakati bersama.
“Masalah utama yang harus diselesaikan hari ini ada dua: pertama, kepastian bagi pihak korban yang merasa kehilangan anggota keluarganya. Kedua, terkait pergantian kepala kampung yang menjadi sumber ketegangan. Siapapun yang menang harus menyatakan sikap dengan tegas bahwa kepala kampung tidak akan diganti secara sepihak,” tambahnya.
Ia juga menekankan bahwa pemerintah daerah, Forkopimda, dan seluruh elemen masyarakat, termasuk pihak sekolah dan akademisi, harus terlibat aktif dalam proses ini. Semua pihak perlu bersatu untuk membangun komunikasi dengan korban dan melakukan pendekatan berbasis budaya agar solusi yang dihasilkan dapat diterima oleh semua pihak.
Terkait situasi keamanan, Bekies Sonny Kogoya menegaskan bahwa langkah-langkah pengamanan oleh aparat kepolisian dan TNI tetap diperlukan untuk meredam potensi kekerasan. Namun, ia mengingatkan bahwa upaya keamanan tidak boleh menjadi satu-satunya cara penyelesaian masalah, melainkan harus dibarengi dengan pendekatan persuasif dan negosiasi dengan pihak korban.
“Keamanan memang tugas dari aparat, tetapi pemerintah daerah dan masyarakat harus bergerak bersama. Jika tidak ada negosiasi dan komunikasi yang baik, konflik ini tidak akan selesai. Upaya penyelesaian harus dilakukan segera, tanpa menunggu keputusan dari pasangan calon tertentu,” lanjutnya.
Ia juga menyinggung keberadaan provokator-provokator yang masih berupaya memperkeruh suasana. Menurutnya, aparat keamanan perlu mengidentifikasi dan mengambil tindakan terhadap aktor-aktor intelektual maupun kelompok-kelompok yang sengaja menciptakan konflik.
“Provokator-provokator ini harus segera ditangani. Pihak keamanan pasti memiliki data mengenai siapa saja yang selama ini memprovokasi masyarakat untuk melakukan pembakaran rumah dan menciptakan gesekan. Mereka harus diperiksa dan diproses secara hukum,” tegasnya.
Sebagai penutup, Bekies Sonny Kogoya berharap agar siapa pun yang terpilih sebagai bupati nantinya dapat merangkul semua pihak, termasuk lawan politiknya, demi membangun Puncak Jaya yang lebih baik.
“Siapapun yang menang harus menjadi pemimpin yang bijaksana dan berpihak kepada masyarakat. Tidak boleh ada kelompok-kelompok yang dikesampingkan. Semua harus bersatu untuk membangun Puncak Jaya yang damai dan sejahtera. Jangan lagi ada stigma bahwa Puncak Jaya adalah daerah konflik. Kita harus tunjukkan bahwa kita bisa bersatu dan maju bersama,” pungkasnya.
( Atiganews )
DilansirPapedanews.com